Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis-empirik model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman sebagai salah satu upaya mitigasi bencana; Untuk mengkaji dan menganalisis efektif atau tidak pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman; dan untuk mengkaji dan menganalisis dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukinan terhadap upaya mitigasi bencana. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif-empirik, yaitu pendekatan statuta (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiolegal (sociolegal approach). Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan penafsiran hukum dan analisis kualitatif, kemudian disimpulkan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah model Zonasi, yaitu: Zona Mataram (Mataram-Selaparang) untuk perumahan dan pemukiman, perkantoran, sekolah-sekolah dan perdagangan, serta wisata religi; Zona Cakranegara (Cakranegara-Sandubaya) untuk perumaham dan pemukiman, perekonomian dan bisnis serta wisata religi; dan Zona Ampenan (Ampenan-Sekarbela) untuk pemukiman, wisata alam, dan perekonomian; Konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Mataramsudah terlaksanasesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun hambatannya:penduduk padat, wilayah sempit, budaya masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih kurang; Dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah Kota Mataram adalah berkurangnya bencana longsor karena banjir, berkurangnya bencana kerusakan rumah karena gelombang pasang, dan berkurangnya bencana kebakaran

Cerebral small vessel disease, medial temporal lobe atrophy and cognitive status in patients with ischaemic stroke and transient ischaemic attack

BACKGROUND AND PURPOSE: Small vessel disease (SVD) and Alzheimer's disease (AD) are two common causes of cognitive impairment and dementia, traditionally considered as distinct processes. The relationship between radiological features suggestive of AD and SVD was explored, and the association of each of these features with cognitive status at 1 year was investigated in patients with stroke or transient ischaemic attack. METHODS: Anonymized data were accessed from the Virtual International Stroke Trials Archive (VISTA). Medial temporal lobe atrophy (MTA; a marker of AD) and markers of SVD were rated using validated ordinal visual scales. Cognitive status was evaluated with the Mini Mental State Examination (MMSE) 1 year after the index stroke. Logistic regression models were used to investigate independent associations between (i) baseline SVD features and MTA and (ii) all baseline neuroimaging features and cognitive status 1 year post-stroke. RESULTS: In all, 234 patients were included, mean (±SD) age 65.7 ± 13.1 years, 145 (62%) male. Moderate to severe MTA was present in 104 (44%) patients. SVD features were independently associated with MTA (P < 0.001). After adjusting for age, sex, disability after stroke, hypertension and diabetes mellitus, MTA was the only radiological feature independently associated with cognitive impairment, defined using thresholds of MMSE ≤ 26 (odds ratio 1.94; 95% confidence interval 1.28-2.94) and MMSE ≤ 23 (odds ratio 2.31; 95% confidence interval 1.48-3.62). CONCLUSION: In patients with ischaemic cerebrovascular disease, SVD features are associated with MTA, which is a common finding in stroke survivors. SVD and AD type neurodegeneration coexist, but the AD marker MTA, rather than SVD markers, is associated with post-stroke cognitive impairment

Implikasi Hukum Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang Dibuat oleh Pejabat yang Sudah Tidak Berwenang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SKHMT yang dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang dan untuk menganalisis Implikasi Hukum Terhadap SKHMT jika dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKHMT) yang dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang terdegredasi menjadi akta dibawah tangan dan Implikasi hukum tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna

Comparative Study of Land Registration in the State of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore

This research aims to compare the value of certainty and protection of protection of land law in Indonesia and Singapore which aims to provide certainty and legal protection. This type of legal research is normative legal research. The method of approach used is legislation, conceptual and comparative approach. Based on the research that is registration of land in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1960 Article 19 BAL (Basic Agrarian Law/ Undang-Undang Pokok Agraria), and in Singapore regulated in Land Titles Act (LTA) Chapter 157 Year 2015. There are similarities and differences in registration of land, among others, Indonesia and Singapore adopt the right registration system (Torrens). Indonesia adopts negative publication of positive tendency system that produces certificate as a strong evidence and existence of rechtsverwerking institution (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 Year 1997 Article 32) while in Singapore adopt positive publication system that generates certificate as absolute proof (LTA 157 Year 2015 Article 36) and the presence of caveat as a form of legal protection. It is expected that by changing the registration of land law in Indonesia can provide absolute legal certainty and legal protection in registration of land as in Singapore

ANALISIS HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan Rechts Cadastar/LegalCadastar oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran ini menghasilkan Sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Tujuan Peneliti untuk mengetahui efektivitas dan kekuatan peralihan akta di bawah tangan sebagai dasar pendaftaran pertama kali dan kekuatan sertipikat atas dasar peralihan hak atas tanah yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan.Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk menganalisis peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat. Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali baik secara sistematis maupun sporadik.Pada proses Pendaftaran Tanah dikenal dengan Peralihan hak atas tanah yaitu berpindah hak kepada orang lain baik melalui suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah menurut yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan sebagai bukti kepemilikan tetap sah dan diakui dalam penerbitan sertipikat, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya akta yang dibuat secara autenti

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan menurut Permen Nomor 11 Tahun 2016, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini kewenangan pembatalan diberikan kepada BPN yang dapat di bagi menjadi dua yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. Sedangkan Bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian.Â